Gebrakan Pak Harto Menyehatkan Ibu dan Anak
Kesehatan ibu dan anak masih menjadi masalah di Indonesia. Padahal, dulu Pak Harto telah mengembangkan Posyandu yang diakui berhasil memberi kehidupan yang lebih baik bagi ibu dan anak.
KEPALA Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Sonny Harry Budiutomo Harmadi mempunyai kabar tak baik. Awal tahun ini (2012), dia mengatakan bahwa setengah dari sekitar 260 ribu Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di Indonesia kini tak aktif lagi. Menurut Sonny, kurangnya dukungan politik, pendanaan, dan minimnya sukarelawan menyebabkan hal itu.
“Zaman sudah berubah. Orang-orang kini tak bangga lagi menjadi sukarelawan Posyandu,” kata Sonny seperti dikutip The Jakarta Globe.
Komitmen Pak Harto Terhadap Ibu dan Anak
Padahal, Posyandu menjadi garda terdepan dalam upaya pencegahan penyakit, khususnya pada ibu dan anak. Apalagi, metode pencegahan kini dijadikan prioritas ketimbang penyembuhan oleh Kementerian Kesehatan. Namun demikian, Kementerian Kesehatan seolah melupakan Posyandu dan membiarkannya berjalan tanpa arahan dan dukungan.
Dikembangkan atas prakarsa Presiden Soeharto pada 1984, Posyandu dulu pernah menjadi kebanggaan rakyat. Setiap bulannya, rakyat berbondong-bondong mendatangi Posyandu yang dikelola berbasiskan komunitas. Tenaga sukarelawan kesehatan di Posyandu—yang telah mendapatkan pelatihan dari dinas kesehatan setempat—memberikan panduan kesehatan bagi ibu hamil dan ibu menyusui. Selain itu, Posyandu juga memberi vaksinasi dan makanan suplemen kepada bayi dan balita. Posyandu juga menjadi media deteksi dini kasus-kasus malnutrisi dan kekurangan gizi pada bayi dan balita.
Gebrakan Pak Harto lewat Posyandu memang menunjukkan hasil signifikan. Survei Demogarafi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2007 menunjukkan angka kematian ibu melahirkan menurun dari 390 kematian per 100.000 kelahiran pada 1990 menjadi 228 kasus pada 2007. Angka kematian bayi menurun dari 70 kematian per 1.000 bayi lahir pada 1986 menjadi 34 pada 2007. Demikian pula angka kematian balita, yang menurun dari 69 kematian per 1.000 kelahiran pada 1993 menjadi 44 pada 2007. Prestasi tersebut bahkan membuat Honduras mengadopsi konsep Posyandu dan malah mengembangkannya lebih baik daripada Indonesia saat ini.
Hari ini, Posyandu memang tampak tak begitu efektif daripada sebelumnya. Perkembangannya sepertinya mengalami perlambatan.
Ini terlihat pada data SDKI 2007. Meskipun angka kematian ibu terus menurun, perkembangan rerata angka kematian bayi baru lahir justru melambat. Sejak 2003 hingga 2007, angka kematian bayi hanya berkurang satu dari 35 kematian per 1.000 kelahiran menjadi hanya 34 pada 2007. Ini perkembangan paling lambat sejak 2000. Sementara itu, angka kematian balita hanya turun dua, dari 46 kematian per 1.000 kelahiran pada 2000 menjadi hanya 44 pada 2005. Lagi-lagi angka perkembangan terlambat sejak 2000.
Kepemimpinan Pak Harto dalam Kesehatan Ibu Dan Anak
MENURUT Jeremy Shiffman dari American Public Health Association—dalam artikel “Generating Political Priority for Maternal Mortality Reduction in 5 Developing Countries” yang dimuat dalam American Journal of Public Health—keberhasilan Pemerintah Orde Baru menurunkan angkan kematian ibu dan anak didorong oleh apa yang dia sebuah sebagai “political entrepreneurship” yang dimiliki Pak Harto. Shiffman menulis Pak Harto memimpin langsung kampanye kebijakan, menambah anggaran untuk mengurangi angka kematian ibu dan anak, dan memobilisasi pemerintah provinsi serta kabupaten/kota untuk memerhatikan masalah yang sama.
Selama kepemimpinan Pak Harto, Puskesmas dan Posyandu menjadi ujung tombak sekaligus implementasi program di bidang kesehatan. Pelayanan kesehatan dan Posyandu yang tersebar hingga desa terpencil berhasil menekan angka kematian bayi, mengendalikan penyebaran penyakit menular, dan memperbaiki kondisi kesehatan masyarakat.
Puskesmas yang digagas Bung Karno berkembang pesat di era Pak Harto. Melalui program Inpres Sarana Kesehatan pada 1994 hingga 1995 telah 6.984 unit Puskesmas, 20.477 unit Puskesmas Pembantu, dan 3.794 unit Rumah Dinas untuk dokter di daerah terpencil pun berdiri.
Dalam memenuhi kebutuhan tenaga medis, Pak Harto mengupayakan penempatan dokter di daerah-daerah tertinggal yang dikenal dengan program dokter Inpres Desa Tertinggal (IDT). Pada 1994-1995 telah ditempatkan lebih dari 3.000 dokter PTT dan 800 dokter gigi PTT. Jumlah tersebut terus meningkat untuk tahun-tahun berikutnya.
Gebrakan menarik lain adalah pengadaan bidan ketika akseptor dan calon akseptor Keluarga Berencana (KB) sernakin merebak di berbagai pelosok desa dan tidak bisa lagi dilayani dokter, karena padukuhan tempat tinggal mereka jauh dari Puskesmas. Memperhatikan kondisi demikian, Pak Harto menggelar Inpres Bidan (crash program pengadaan bidan) dengan membuka sekolah bidan di mana-mana dan dalam tiga tahun kebutuhan bidan terpenuhi.
Secara khusus, Posyandu menjadi pusat penyebaran informasi betapa pentingnya KB dan pelayanan kesehatan sebelum dan setelah persalinan. Posyandu mengajarkan warga bagaimana mengelola nutrisi yang baik, pakaian yang bersih, dan rumah yang sehat.
Namun seiring berjalannya waktu, kegiatan Posyandu yang awalnya begitu aktif digelar di kampung-kampung itu akhirnya semakin ditinggalkan. Kegiatan yang begitu kaya manfaat itu kini harus mati suri.
Dugaan muncul, bahwa kegiatan Posyandu mengalami penurunan karena terpengaruhi oleh situasi politik pasca 1998. Sebagaimana kita ketahui, ketika reformasi bergulir, segala yang berbau Orde Baru pun ikut ditinggalkan meskipun positif, termasuk Posyandu.
Selain itu, tampaknya era desentralisasi—yang disebut otonomi daerah—juga menjadi salah satu pemicu penurunan aktivitas posyandu. Kebijakan pelayanan kesehatan kini sudah menjadi kewenangan pemerintah daerah. Sedangkan kemampuan dan kesadaran pemerintahan daerah terhadap pelayanan kesehatan, termasuk dalam masalah Posyandu tidak sama. Hal ini kemudian berakibat pada kecilnya persentase anggaran daerah (APBD) dalam masalah pelayanan kesehatan, khususnya kesehatan ibu dan anak.
Shiffman juga melihat faktor tersebut. Dia menulis ketika pada 1998 terjadi desentralisasi, tak ada lagi prioritas pada kebijakan kesehatan ibu dan anak. Kapasitas Pemerintah Pusat untuk mengarahkan pemerintah daerah melemah. Kini pemerintah daerah lebih suka memfokuskan sumberdaya yang ada kepada hal-hal populis—yang bisa memberi mereka suara dalam pemilu—seperti pembangunan jalan.
Posyandu Harus Direviltalisasi
Meskipun terkendala sejumlah persoalan di atas, Posyandu mutlak direvitalisasi karena beberapa hal berikut—yang sejatinya menjadi konsepsi dan pemikiran Pak Harto saat mengembangkan Posyandu.
Pertama, Posyandu membantu warga untuk tetap sehat sehingga pendapatan bisa digunakan untuk kebutuhan lain. Terlebih lagi, mengurangi ketergantungan warga kepada Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) tentu akan menghemat penggunaan anggaran negara.
Kedua, peran Posyandu sangat krusial ketika ketersediaan tenaga dokter masih belum memadai. Meskipun jumlahnya meningkat, dokter praktik umum tak tersebar secara merata. Rasio dokter per populasi antara kota dan desa sangatlah senjang, yakni 32 berbanding 6 per 100.000 populasi. Sebab, banyak dokter enggan bekerja di wilayah pedesaan, terkecuali pengorbanan yang mereka hadapi—kehilangan kesempatan dan penghasilan lebih tinggi di kota—dikompensasi dengan penghargaan yang pantas.
Ketiga, Posyandu mengurangi ketergantungan berlebihan masyarakat kepada penggunaan obat-obatan.
Untuk merevitalisasi Posyandu, Kementerian Kesehatan harus to mengkaji kembali konsep awal Posyandu. Konsep Posyandu adalah konsep kesehatan komunal, dimana warga di suatu wilayah secara kolektif bertanggung jawab terhadap kesehatan satu sama lain.
Kunci sukses Posyandu pada era kepemimpinan Pak Harto adalah kemampuan pemerintahannya melibatkan dan memobilisasi warga— baik sebagai subjek maupun objek pelayanan kesehatan— serta mengadaptasi proyek itu ke dalam konteks lokal.
Posyandu pada dasarnya bertujuan mengakomodasi kapasitas keuangan warga, mengintegrasikan pengetahuan komunitas, dan mengunakan segala sumberdaya lokal yang tersedia. Hasilnya, masyarakat yang berpartisipasi dalam proyek ini mampu mengidentifikasi masalah mereka dan mencarikan solusinya. Yang lebih penting, warga kemudian menjadi sadar akan manfaat Posyandu sehingga mereka secara sukarela bersedia untuk membantu agar Posyandu tetap ada di lingkungan mereka.
Posyandu sukses ketika itu karena kepemimpinan Pak Harto berinisiatif dan mampu mengembangkan inisiatif itu untuk mengatasi masalah lokal. Dan yang tak kalah penting, Pak Harto sangat menjaga kesinambungan dari setiap kebijakan yang ia jalankan.[]
Sumber: Harian Pelita, 09 Oktober 2012
